BPK RI Terima Aspirasi IMAPA Jadetabek, Komitmen Audit Dana MRP Se-Tanah Papua
Sorong Today, Jakarta – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jadetabek menggelar aksi damai untuk menyoroti dugaan penyimpangan anggaran serta lemahnya peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Aksi ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, di mana MRP memiliki peran strategis dalam menjaga hak adat, agama, perempuan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Namun, IMAPA menilai fungsi tersebut belum berjalan optimal.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, dan mendesak dilakukan audit menyeluruh.
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menerima aspirasi menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti.
“Aspirasi ini akan kami teruskan kepada seluruh perwakilan BPK di provinsi-provinsi Tanah Papua untuk segera diaudit,” ujar perwakilan BPK RI.
IMAPA Jadetabek menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya audit transparan dana MRP se-Tanah Papua, publikasi terbuka hasil audit, penindakan hukum oleh aparat tanpa tebang pilih, serta pencopotan Ketua Asosiasi MRP yang dinilai tidak menjalankan tugasnya.
Ketua Umum IMAPA Jadetabek, Akianus Wenda, menegaskan aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial demi mewujudkan transparansi dan keadilan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Pengge Penggu, menyatakan pihaknya akan terus mengawal tuntutan hingga ada realisasi nyata.
IMAPA Jadetabek mengapresiasi respons BPK RI, namun menegaskan pengawasan akan terus dilakukan hingga audit benar-benar terlaksana dan hasilnya dibuka ke publik.
Tidak ada komentar