Jois Kambu Minta Rekonsiliasi Internal Golkar PBD Jelang Musda : Akhiri Perpecahan, Jaga Marwah Partai
Sorong Today – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Jois Kambu, SE., M.Ling, menyerukan agar terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi menyeluruh antar kader, demi meredam potensi konflik internal yang makin menguat.
Menurut Jois, saat ini dinamika internal Partai Golkar di Papua Barat Daya mengalami kondisi yang tidak stabil dan mengarah kepada perpecahan serius. Ia mengibaratkan kondisi ini seperti pesawat yang terbang menembus awan cumulonimbus dan mengalami turbulensi hebat.
“Kita semua tahu bahwa Golkar adalah partai besar, dengan sistem tata kelola organisasi yang modern dan inklusif. Namun apa yang terjadi di Papua Barat Daya saat ini sangat memprihatinkan. Ada gesekan antar kader, bahkan pemberhentian kader terbaik dilakukan sepihak, tanpa melalui mekanisme yang ideal,” ujar Jois Kambu dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/25).
Salah satu titik konflik disebutkan berasal dari pemberhentian Ketua Definitif DPD Partai Golkar Kabupaten Sorong, Dr. Jhony Kamuru, SH., M.Si, yang juga menjabat sebagai Bupati Sorong. Jois menilai pemberhentian tersebut dilakukan tanpa musyawarah yang inklusif, dan justru menambah beban dinamika internal partai.
“Pemberhentian beliau dilakukan oleh Plt. Ketua Golkar PBD, Bapak Ace Hasan Syadzily dan Plt. Sekretaris Febri Jein Anjar, yang mana pelaksanaan tugas mereka justru lebih banyak diambil alih oleh Ketua Harian Max Hehanusa dan Plt. Sekretaris. Ini menimbulkan opini publik yang liar dan memperlemah soliditas kader,” tegasnya.
Jois menyampaikan apresiasi atas kesibukan Plt. Ketua Golkar PBD, Ace Hasan Syadzily, yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI, sebuah amanah strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menyayangkan karena dalam kapasitasnya sebagai Plt. Ketua DPD Golkar PBD, Ace belum pernah hadir langsung ke Sorong atau bertemu kader secara langsung.
“Dengan segala hormat, tugas beliau sebagai pejabat negara sangat berat, dan kami memahami itu. Tapi karena ketidakhadiran beliau secara langsung, maka seluruh pengelolaan organisasi diserahkan sepenuhnya kepada tim di daerah yang tidak lagi mewakili kepentingan kolektif kader,” kata Jois.
Ia menambahkan bahwa dalam masa pelaksanaan tugasnya, banyak pergantian pengurus dilakukan, termasuk Plt. Ketua DPD II di berbagai kabupaten, tanpa proses yang transparan.
Dengan segala dinamika yang terjadi, Jois Kambu meminta agar sebelum Musda Golkar Papua Barat Daya digelar, perlu dilakukan rekonsiliasi besar antar kader, dengan pendekatan hati ke hati, dan mengikuti arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menurutnya adalah tokoh yang dibesarkan dari Tanah Papua.
“Saya mohon dengan hormat kepada Bung Bahlil, sebelum kita masuk ke Musda, mari kita satukan dulu suara, hati dan tekad seluruh kader melalui rekonsiliasi. Ini penting untuk menjaga soliditas dan kehormatan partai yang kita cintai ini,” ucapnya.
Sebagai kader yang telah lama berproses di Partai Golkar dan organisasi kepemudaan seperti KNPI, Jois juga menekankan pentingnya menjalankan roda organisasi berdasarkan AD/ART, Juklak, Juknis, dan Peraturan Organisasi (PO), serta menjauhi kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Menutup pernyataannya, Jois menyampaikan harapan agar seluruh elemen Partai Golkar menjaga marwah, kejayaan, dan kekokohan partai berlambang Pohon Beringin, khususnya di Tanah Papua. Ia juga mendoakan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, diberikan kekuatan dan keberkahan dalam memimpin partai.
“Kalau Golkar bisa solid di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTT/NTB, dan Maluku, maka Papua pun tidak boleh pecah. Mari kita akhiri dinamika ini dan jaga keutuhan bersama,” tutupnya. (*)
Tidak ada komentar