4.242 Mahasiswa Papua Barat Daya Terima KIP Kuliah 2025, Pemerintah Perkuat Akses Pendidikan Tinggi
Sorong Today — Sebanyak 4.242 mahasiswa di wilayah Papua Barat Daya tercatat sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun 2025.
Bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk menjamin keberlanjutan studi mereka di jenjang perguruan tinggi.
Staf Ahli Menteri bidang Penguatan dan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr. M. Hasan Chabibie, dalam kunjungannya ke Kota Sorong pada Senin (6/10/2025) menegaskan bahwa program KIP Kuliah merupakan strategi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur.
“Sebanyak 4.242 mahasiswa telah menerima bantuan Program KIP Kuliah pada 2025, yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Sorong dan sekitarnya,” ungkap M. Hasan Chabibie
Para penerima KIP Kuliah tersebut tersebar di sembilan perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Papua Barat Daya, yaitu:
- Politeknik St. Paul Sorong
- Sekolah Tinggi Ekonomi Bukit Zaitun Sorong
- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua
- Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan
- Universitas Kristen Papua
- Universitas Muhammadiyah Sorong
- Universitas Nani Bili Nusantara
- Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- Universitas Victory Sorong
Program ini tidak hanya mencakup pembebasan biaya kuliah, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima, yang disesuaikan dengan klaster wilayah masing-masing.
Dr. Hasan menyampaikan bahwa KIP Kuliah merupakan bentuk komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Papua Barat Daya.
“KIP Kuliah bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga bagian dari investasi negara untuk membangun masa depan bangsa lewat peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa alokasi bantuan ini mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan telah melalui pembahasan bersama Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan olahraga.
Dengan hadirnya KIP Kuliah, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak muda Indonesia, terutama dari wilayah timur, yang terhambat kuliahnya hanya karena masalah ekonomi. (*)
Tidak ada komentar