Sorong PBD Siap Jadi Embarkasi Haji, Menteri Haji dan Umrah RI Beri Sinyal Positif

Sorong Today – Harapan masyarakat Papua untuk mendapatkan akses pelayanan haji dan umrah yang lebih baik semakin mendekati kenyataan. 

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan audiensi strategis dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf pada Jumat (26/9/25) yang berlangsung di kediaman Menteri Haji dan Umrah di kawasan Menteng, Jakarta.

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau hadir bersama Kepala Baperida, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, serta anggota DPRP Papua Barat Daya. 

Sementara dari pihak Kementerian Haji dan Umrah, hadir Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Dalam Negeri beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menyampaikan salam dan apresiasi dari Gubernur Papua Barat Daya atas diterimanya audiensi ini. 

Ia memaparkan hasil kesepakatan dalam Rapat Kerja Gubernur se-Tanah Papua yang menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan haji dan umrah bagi umat Islam di Papua, dengan beberapa poin utama:

• Penguatan koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah.
• Peningkatan kuota dan layanan khusus bagi jamaah asal Papua.
• Percepatan pembangunan asrama haji dan fasilitas pendukung di Papua Barat Daya.
• Penanganan tantangan geografis, transportasi, dan biaya tinggi yang selama ini menjadi kendala utama.

Wakil Gubernur menekankan bahwa Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai pusat transportasi dan logistik se-Tanah Papua. Selain itu, Sorong dinilai sebagai wilayah paling kondusif dari sisi keamanan, didukung oleh keberadaan berbagai satuan militer dan kepolisian.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik inisiatif dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. 

Dalam paparannya, Menteri menjelaskan bahwa penetapan embarkasi haji penuh mensyaratkan minimal 4.000 jamaah per tahun. Saat ini, jumlah jamaah haji dari wilayah Papua belum memenuhi syarat tersebut.

Meski demikian, Menteri memberikan sinyal positif dengan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendukung pembentukan embarkasi antara di Sorong sebagai langkah awal, yang ditargetkan bisa mulai beroperasi pada tahun 2027. 

Untuk sementara, hotel-hotel di Kota Sorong akan dimanfaatkan sebagai asrama haji sementara sambil menunggu pembangunan asrama haji definitif.

Lebih lanjut, Menteri menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kesiapan dan realisasi embarkasi antara tersebut.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak sepakat bahwa pembangunan embarkasi haji akan dilakukan secara bertahap, dan Papua Barat Daya menunjukkan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari lokasi strategis, dukungan infrastruktur, hingga kondisi keamanan yang terjaga.

Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk tim koordinasi bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengawal proses teknis dan administratif menuju realisasi embarkasi antara di Sorong.

Wakil Gubernur menutup pertemuan dengan menyampaikan terima kasih kepada Menteri Haji dan Umrah atas sambutan dan perhatian yang diberikan. Pemprov berharap kerja sama lintas sektor ini bisa segera diwujudkan dalam langkah nyata demi memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan umrah asal Papua, khususnya dari Papua Barat Daya. (*)