LMA Kota Sorong Dorong Sinergi Hukum Adat dan Hukum Negara
Sorong Today, Sorong – Meningkatnya dinamika sosial dan pembangunan di wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya, dinilai membutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk lembaga masyarakat adat (LMA) Kota Sorong.
Hal tersebut mengemuka dalam forum para-para masyarakat adat bertajuk Mimbar Aspirasi Santai (MAS) Papua Bicarayang diselenggarakan LMA Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, Sabtu (2/5/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Thomas Malak menegaskan pentingnya menjadikan adat dan budaya sebagai jembatan utama dalam menjaga kedamaian di Papua Barat Daya.
Menurutnya, nilai-nilai adat memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kalau kita mau damai di Papua Barat Daya, kuncinya satu, kembalikan ke adat. Hukum adat dan hukum pemerintah adalah jembatan alternatif untuk penyelesaian masalah di daerah ini,” ujar Thomas Malak.
Ia menjelaskan bahwa dalam budaya masyarakat Moi, nilai saling menghormati dan musyawarah selalu menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan, terutama yang berkaitan dengan adat dan budaya.
“Adat kami orang Moi mengajarkan untuk saling hormat dan mengedepankan musyawarah. Itu yang harus kita kedepankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menilai Papua Barat Daya yang terdiri dari beragam suku dan agama membutuhkan satu benang merah pemersatu, dan adat serta budaya dapat menjadi perekat tersebut.
“Adat itu bukan milik satu suku saja. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan sasi bisa dipakai semua orang, selama digunakan pada tempatnya. Ini bisa menjadi jembatan menuju kedamaian bersama,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa berbagai konflik sosial di Sorong, seperti sengketa tanah, kecelakaan, hingga konflik antar kampung, dapat diselesaikan melalui pendekatan adat yang mengedepankan musyawarah.
“Kalau pakai adat, tidak ada yang merasa kalah. Semua menang karena damai,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Thomas turut mengajak generasi muda, kalangan intelektual, tokoh agama, dan tokoh adat untuk tidak ragu mengedepankan pendekatan adat dalam kehidupan sosial.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus nilai-nilai adat.
“Anak muda harus jadi duta adat. Kalau adat punah, maka kedamaian juga ikut punah,” imbuhnya.
Dirinya pun mendorong Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar menjadikan hukum adat sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan, berdampingan dengan hukum formal pemerintah.
“Setiap program yang berkaitan dengan adat dan budaya harus mengakomodasi kedua sistem hukum ini agar berjalan bersama,” terangnya.
Di akhir penyampaiannya, Thomas berharap nilai-nilai adat dapat diperkenalkan sejak dini melalui pendidikan, agar tetap hidup dan menjadi fondasi kedamaian di masa depan.
“Adat itu jangkar. Kalau jangkarnya kuat, kapal Papua Barat Daya bisa melaju tanpa takut karam. Mari kita jaga bersama,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar