Banjir Tahunan Bikin Petani Gagal Panen, Normalisasi Kali Jalan di Tempat, Pemkab Sorong Dinilai Tutup Mata
Sorong Today — Derita petani di Kabupaten Sorong kembali mencuat. Banjir tahunan yang merendam lahan pertanian di kawasan Aimas, khususnya wilayah Malawele dan Malasom, membuat puluhan hektare tanaman hortikultura rusak parah.
Akibatnya, ratusan petani kembali merugi besar, sementara pemerintah daerah dinilai tak kunjung memberi solusi nyata.
Supiyono, seorang petani setempat, mengaku sudah tak sanggup menahan kekecewaan. Menurutnya, usaha dan modal yang dikeluarkan para petani seakan sia-sia karena lahan yang mereka garap selalu terendam air berbulan-bulan.
“Beberapa bulan ini sangat menyakitkan bagi kami. Kami sudah siapkan lahan dan tanam, tapi banjir datang terus dan akhirnya gagal panen,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Supiyono menyebut penyebab utama banjir adalah buruknya sistem drainase dan normalisasi kali yang belum tuntas.
“Ironisnya, pemerintah daerah terkesan lamban. Sudah ada tindakan dari Balai Perairan dan PU, tetapi kalau dari pemerintah daerah, terutama soal sistem pengelolaan air, belum ada langkah nyata,” ucapnya.
Banjir yang merendam lahan ini sudah berlangsung hampir dua bulan. Tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, hingga sayuran lain hancur terendam air. Setiap tahun, bencana serupa terus berulang, biasanya dari bulan Mei hingga September, namun hingga kini belum ada solusi permanen dari Pemkab setempat.
“Banjir ini sudah langganan, namun pemerintah hanya datang meninjau tanpa solusi. Kami butuh tindakan nyata,”
Data sementara mencatat sekitar 100 lebih petani terdampak langsung, dengan total kerugian mencapai 15–20 hektare lahan pertanian yang gagal panen. Kerugian ini tentu bukan angka kecil, apalagi pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Meski sejumlah pejabat mulai dari perwakilan distrik, Wakil Bupati, hingga Gubernur Papua Barat Daya sudah turun meninjau lokasi, bagi petani langkah itu belum berarti apa-apa.
“Kami butuh komitmen, bukan sekadar kunjungan,” pungkasnya.
Situasi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dan respons Pemkab Sorong dalam mengatasi masalah klasik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Banjir yang merusak sektor pertanian seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur vital seperti normalisasi kali dan perbaikan drainase.
Namun kenyataannya, upaya tersebut berjalan lamban dan terkesan hanya sebatas proyek seremonial. Sementara petani, yang menjadi tulang punggung penyedia pangan, terus menanggung kerugian besar.
Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya petani yang merugi, tetapi juga ancaman krisis pangan dan meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Sorong akan semakin nyata.
Masyarakat kini menunggu bukti nyata dari pemerintah daerah. Bukan lagi janji manis dan kunjungan formalitas, melainkan tindakan konkret yang bisa menyelamatkan lahan pertanian dan masa depan petani Kabupaten Sorong. (*)
Tidak ada komentar