Pemprov PBD Perkuat Pengelolaan Data Statistik Sektoral, Dukung Satu Data Indonesia
Sorong Today – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar kegiatan penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Daya, Jhony Way, yang memimpin penabuhan tifa bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo) PBD, Irma Iriani Sulaiman, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Jhony Way menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka arah pembangunan akan sulit untuk diukur dan dievaluasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan pentingnya implementasi Satu Data Indonesia yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Di tingkat daerah, data statistik sektoral berfungsi untuk menyatukan, menstandarkan, serta memvalidasi data dari seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan, evaluasi kinerja, dan pelaporan pembangunan menjadi lebih efektif.
“Kegiatan penginputan data ini bukan sekadar teknis, tapi komitmen kita bersama membangun budaya data yang kuat,” ucaonya.
Ia menekankan tiga poin penting yang harus diperhatikan seluruh perangkat daerah yakni Pertama, Mendukung kelengkapan dan kualitas data sesuai standar yang telah ditetapkan. Kedua, Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena data saling berkaitan serta ketiga yaitu Menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data.
Jhony mengingatkan bahwa data sektoral meliputi berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan lainnya. Ia menjelaskan bahwa data di tingkat kementerian berbeda dengan data yang ada di daerah, sehingga diperlukan sekretariat atau badan yang mengoordinasikan pengelolaan data ini.
“Koordinasi antar Kominfo, BPS, dan perangkat daerah harus terus dilakukan agar data yang ada akurat dan tidak berbeda-beda,” jelasnya.
Ia menambahkan, SKPD harus selalu memperbarui data secara berkala sehingga perencanaan pembangunan bisa diukur dengan tepat.
Jhony menginginkan agar pengumpulan data statistik sektoral daerah berjalan dengan baik dan bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga pemerintah provinsi memiliki basis data yang kuat dalam mendukung pembangunan.
Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan Satu Data Papua Barat Daya sebagai bagian dari Satu Data Indonesia. Ia berharap semangat kolaborasi ini dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kerja keras dan niat baik kita semua mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Iriani Sulaiman, menuturkan bahwa pihaknya bertindak sebagai wali data dengan dukungan BPS sebagai pembina data dan Bappeda sebagai sekretariat pengumpulan data.
“Dalam forum Satu Data Indonesia terdapat struktur yang jelas, mulai dari produsen data di OPD, wali data di Kominfo, pembina data di BPS, hingga sekretariat di Bappeda,” tutur Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Iriani Sulaiman,.
Dalam kegiatan ini, akan dibentuk tim pengumpul data yang terdiri dari sekretaris dinas, kasubag program, dan staf pengentry data. Irma mengungkapkan, sekretaris dipilih karena merupakan wakil kepala dinas sekaligus penanggung jawab operasional yang memahami alur data masuk dan keluar.
Irma menjelaskan bahwa penginputan data akan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (ICPD) yang terhubung dengan sistem nasional. Selain itu, Diskominfo PBD telah mengembangkan sistem internal Satu Data Papua Barat Daya yang rencananya akan diintegrasikan dengan ICPD pusat.
“Kami berharap seluruh OPD aktif membantu penginputan data sehingga perencanaan pembangunan bisa lebih terukur dan akurat,” harapnya.
Diketahui, BPS Provinsi Papua Barat akan memberikan pembinaan teknis secara langsung dan melakukan coaching klinik bertahap bagi OPD yang menjadi jadwal prioritas. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas dan keseragaman data yang dimasukkan ke sistem. (*)
Tidak ada komentar