Rakerda Demokrat Papua Barat-Papua Barat Daya Bergulir, Bahas Kebijakan Internal dan Eksternal
Sorong Today, Sorong – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gabungan Partai Demokrat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi dibuka bertempat di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu sore (30/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Ketua DPD Demokrat Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati, Ketua DPD Demokrat Papua Barat Freddy Thie, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Tampubolon, serta sejumlah kepala daerah kader Partai Demokrat.
Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama sebagai simbol dimulainya rangkaian Rakerda yang dijadwalkan berlangsung hingga 2 Desember 2025 mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya konsolidasi politik di tingkat daerah untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik melalui kerja-kerja partai.
“Atas nama Gubernur Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas digelarnya Rakerda gabungan Partai Demokrat Papua Barat dan Papua Barat Daya ini. Rakerda ini menjadimomentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan partai politik, termasuk partai Demokrat,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa semangat pembangunan di daerah sangat tinggi, namun seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran dan kewenangan daerah.
“Semangat kita tinggi, namun tenaga tidak ada. Kewenangan terbatas, fiskal juga tidak besar. Karena itu kita perlu atensi lebih dari pusat dan dari partai,” ucapnya.
Dirinya meminta agar pemerintah pusat dan para legislator memberikan perhatian pada masalah-masalah dasar, termasuk isu korupsi, ketimpangan infrastruktur, serta perlakuan yang adil bagi Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Papua Barat Daya.
Gubernur menegaskan bahwa partai politik memiliki peran kunci dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Hanya di partai kita bisa membuat sesuatu untuk rakyat. Kita yang melahirkan kebijakan, peraturan, dan arah pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur menyinggung perlunya formula yang lebih adil untuk transfer keuangan pusat ke daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.
“Saya rasa perlunya adanya formula yang lebih adil untuk transfer keuangan pusat ke daerah, agar dapat mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia, temasuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menekankan bahwa Rakerda merupakan agenda wajib partai sesuai ADRT, yang dilaksanakan minimal sekali setiap dua tahun sebagai sarana konsolidasi setelah pelaksanaan kongres.
Herman menjelaskan bahwa Rakerda memiliki dua tujuan utama:
1. Kepentingan Internal
- Mengkonsolidasikan struktur partai.
- Memperkuat soliditas dan solidaritas kader.
- Mengevaluasi respon publik pasca Pemilu 2024.
- Menyiapkan langkah strategis jelang Pemilu 2029.
Dirinya menginstruksikan agar seluruh kantor DPD dan DPC dibuka sebagai rumah aspirasi rakyat, dan memastikan setiap aduan masyarakat bisa ditindaklanjuti melalui jejaring partai, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami punya kader di kementerian dan DPR. Aspirasi rakyat bisa langsung dijembatani,” tegasnya.
2. Kepentingan Eksternal
Herman menegaskan bahwa Demokrat sebagai partai pengusung Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban mendukung dan menyukseskan seluruh program pemerintah pusat hingga daerah.
“Hadirnya Gubernur Papua Barat Daya dalam Rakerda disebut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan Partai Demokrat,” tuturnya.
Terkait keluhan Gubernur PBd tentang persoalan tiga pulau yang bersengketa dengan Maluku Utara, Herman memastikan bahwa hal itu akan dibahas secara intensif bersama kementerian hingga dilaporkan kepada Ketua Umum dan Presiden.
“Ini soal negara kesatuan. Kami akan dudukkan bersama kementerian terkait dan meminta perhatian di tingkat pusat,” imbuhnya.
Dalam rangkaian pembukaan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron turut melakukan prosesi pemakaian jas Partai Demokrat kepada anggota baru sebagai simbol komitmen dan kesiapan bergabung dalam perjuangan politik partai.
Rakerda gabungan ini akan digelar selama tiga hari, hingga Selasa 2 Desember 2025, dengan agenda perumusan rekomendasi internal dan eksternal yang akan menjadi landasan strategis kerja kader Demokrat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. (*)
Tidak ada komentar