RAD Disabilitas Papua Barat Daya Segera Ditetapkan
Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya bekerja sama dengan Program SKALA dan Yayasan Bicara menggelar Workshop Finalisasi dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 2025–2029, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Mamberamo Hotel ini dilaksanakan selama dua hari, yakni 10–11 Maret 2026, sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Yakob Kareth melalui Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Flora Kareth mengatakan workshop ini memiliki arti penting karena menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan matriks analisis kesenjangan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, kegiatan tersebut juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan inklusif bagi organisasi penyandang disabilitas.
“Melalui workshop ini juga dilakukan finalisasi lampiran Peraturan Gubernur tentang RAD-PD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029 yang nantinya menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif,” ujar Flora Kareth.
Sementara itu, Koordinator Nasional GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) Program SKALA, Richard Kennedy menyampaikan bahwa proses penyusunan RAD-PD Papua Barat Daya sebenarnya telah dimulai sejak Oktober 2025 dan kini memasuki tahap finalisasi.
Ia menjelaskan bahwa setelah workshop ini akan dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk merampungkan draf final sebelum dilakukan peninjauan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kemudian disahkan melalui Peraturan Gubernur.
Menurutnya, Program SKALA berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas Bapperida sebagai inisiator agar dokumen RAD-PD yang disusun tidak hanya matang secara perencanaan, tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan kelompok disabilitas.
“Kami ingin memastikan partisipasi aktif kelompok disabilitas tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar terlibat dalam proses penyusunan kebijakan,” kata Flora Kareth.
Kegiatan ini turut melibatkan Program INKLUSI, kemitraan Australia–Indonesia untuk penguatan masyarakat sipil, yang diwakili oleh Yayasan Bicara. Keterlibatan ini bertujuan menghadirkan organisasi penyandang disabilitas agar dapat memberikan masukan secara langsung dalam proses penyusunan RAD-PD tersebut.
Dengan penyusunan RAD-PD ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi. (*)
Tidak ada komentar