Pemprov PBD Hadiri Rapim Kodam XVIII/Kasuari, Bahas Soal Pembangunan dan Keamanan Daerah
Sorong Today, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memenuhi undangan Kodam XVIII/Kasuari untuk mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (26/3/2026).
Gubernur Papua Barat Daya diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya George Japsenang tampak hadir langsung di Markas Kodam XVIII/Kasuari.
Kepala Kesbangpol PBD George Japsenang menyampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai gerbang Tanah Papua dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
Menurutnya, visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya Papua Barat Daya yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Fokus utama pembangunan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Adapun isu strategis yang menjadi perhatian antara lain masih rendahnya IPM, tingginya angka kemiskinan dan stunting, belum optimalnya investasi, keterbatasan infrastruktur, serta potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah,” ujar Kepala Kesbangpol PBD George Japsenang.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat Daya menunjukkan progres yang cukup signifikan, diantaranya pembangunan kawasan pusat pemerintahan, meliputi Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP yang telah mencapai lebih dari 90 persen.
Selain itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah rampung 100 persen. Pemerintah juga terus mendorong program perumahan, konektivitas wilayah, serta pengembangan sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Namun demikian, George Japsenang mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan, seperti keterbatasan tenaga kerja, distribusi material, persoalan lahan, serta keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Pada kesempata itu, dirinya menyoroti kondisi keamanan di Papua Barat Daya yang masih memerlukan perhatian serius. Hal ini menyusul sejumlah insiden gangguan keamanan yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026.
Melalui forum Rapim tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, khususnya Kodam XVIII/Kasuari, dapat semakin diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. (*)
Tidak ada komentar