Pemprov PBD Gelar Penjaminan Mutu TKA, Kadisdikbud Tekankan Pentingnya Penyesuaian dengan Kondisi Papua
Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyelenggarakan kegiatan Penjaminan Mutu Soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa kelas VI dan IX, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) TKA Papua Barat Daya yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (18/11/25).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolof Kambuaya melalui penabuhan tifa bersama mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Dalam sambutannya, Kadisdikbud PBD Adolof Kambuaya menyampaikan apresiasi terhadap program TKA yang kini diterapkan secara nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi faktual di tanah Papua.
“Kehadiran program TKA ini sangatlah bagus, namun implementasinya harus melihat kondisi wilayah ini, sehingga penerapannya dapat berjalan baik dan lancar,” ujar Kadisdikbud PBD Adolof Kambuaya.
Menurutnya, kondisi geografis Papua yang penuh tantangan tidak sebanding dengan daerah lain di Indonesia. Banyak distrik diakuinya sulit dijangkau, sehingga kebijakan pendidikan yang disusun di kota besar tidak bisa langsung diterapkan di kampung-kampung di Papua.
Adolof turut mengisahkan pengalamannya saat mengikuti pembahasan tes kemampuan bagi guru calon kepala sekolah di Makassar pada tahun 2008–2009. Ia menilai, penerapan standar nasional tanpa mempertimbangkan kearifan lokal justru dapat berdampak buruk bagi guru asli Papua.
“Kalau tes dengan standar nasional itu dipaksakan, guru-guru Papua tidak bisa ikut. Yang jadi kepala sekolah nanti teman-teman dari luar,” ucapnya.
Ia menyebut, guru yang telah lama mengabdi di kampung lebih memahami kehidupan sosial, adat istiadat, hingga kebiasaan masyarakat setempat. Sementara itu, guru atau kepala sekolah dari luar daerah dinilainya kerap tidak bertahan lama karena sulit beradaptasi.
“Sering sekolah tutup sementara karena guru kembali ke kota. Ini tidak boleh terus terjadi,” imbuhnya.
Adolof meminta agar kebijakan penempatan tenaga pendidik di Papua memperhatikan aspek sosial budaya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurutnya, kepemimpinan di sekolah kampung membutuhkan figur yang mengenal baik kondisi lokal.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa wilayah Papua Barat Daya memiliki aksesibilitas lebih baik dibanding provinsi lain di Tanah Papua.
“Di Papua Barat Daya gampang. Hari ini bicara soal, besok pagi sudah ada di sini. Ini bukti bahwa kualitas pendidikan terus kami dorong agar lebih maju,” terangnya.
Melalui kegiatan penjaminan mutu dan Rakor TKA ini, Pemprov Papua Barat Daya menegaskan pentingnya menerapkan TKA secara proporsional, adil, dan sensitif terhadap kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat setempat.
Pemprov berharap pelaksanaan TKA tidak menimbulkan kesenjangan atau merugikan guru, sekolah, dan masyarakat kampung, melainkan menjadi instrumen penguatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan daerah. (*)
Tidak ada komentar