Sorong Today, Sorong – Forum Lintas Suku Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat berinisial YS.
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berusia 18 tahun, berinisial NI, melaporkan dugaan perbuatan tidak senonoh yang dialaminya.
Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Lintas Suku OAP PBD, Hengky Korwa dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasih Indah Papua, Kota Sorong, Jumat (28/11/2025).
Dalam pernyataannya, Hengky Korwa menegaskan bahwa Forum Lintas Suku OAP memberikan dukungan penuh kepada LBH, aktivis perempuan, dan keluarga korban untuk mengawal jalannya proses hukum.
“Kami memberikan dukungan moral dan advokasi kepada semua pihak yang mendampingi korban. Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi soal keberanian perempuan Papua untuk bersuara,” tegas Wakil Ketua Forum Lintas Suku OAP PBD, Hengky Korwa.
Hengky secara tegas meminta Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya beserta jajarannya untuk menangani kasus ini secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
“Kapolda harus tegak lurus. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara ini adalah negara hukum,” ucapnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting karena terduga pelaku adalah pejabat publik yang memegang jabatan strategis di Kabupaten Raja Ampat.
“Publik, masyarakat akar rumput, semua ingin tahu apakah benar dugaan ini dilakukan oleh YS terhadap anak piaranya sendiri,” terangnya.
Forum Lintas Suku OAP memastikan akan terus memantau jalannya proses hukum hingga kasus ini benar-benar tuntas.
Sebagai Kepala Suku Besar Biak di Provinsi Papua Barat Daya, Hengky menegaskan bahwa langkah konkret pihaknya saat ini adalah menjaga agar korban mendapat perlindungan dan proses hukum berjalan adil.
“Kami akan memantau pekerjaan Kapolda dan jajarannya. Kami ingin kasus ini diselesaikan secara terang-benderang dan adil,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hengky menyampaikan komitmen jangka panjang Forum OAP untuk terus terlibat dalam advokasi kasus-kasus kekerasan seksual, terlebih apabila melibatkan pejabat publik yang memiliki pengaruh besar.
“Kami akan tetap memantau sampai tuntas. Kami berharap penegak hukum bekerja adil dan tidak menutup-nutupi apa pun,” tandasnya. (*)
Tidak ada komentar