Sorong Today, Sorong – Tokoh intelektual Moi bagian selatan, Yohanis Malasmene menyoroti minimnya dampak pembangunan dan kehadiran perusahaan industri terhadap kesejahteraan masyarakat adat di wilayah selatan Malamoi.
Hal tersebut disampaikan Yohanis Malasmene kepada awak media di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, wilayah Moi bagian selatan yang meliputi Mayamuk, Moisegen, Segun, Seget, Salawati Selatan hingga Salawati Tengah merupakan daerah penghasil sumber daya alam. Namun hingga saat ini masyarakat setempat dinilai belum merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Yohanis yang juga menjabat sebagai Ketua Biro Politik dan Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Malamoi itu menyebut bahwa, salah satu persoalan utama yang masih dirasakan masyarakat adalah keterbatasan infrastruktur jalan dan akses transportasi.
Dirinya mencontohkan sejumlah akses penting seperti Jalan Sorong–Segun dan Jalan Sorong–Seget yang hingga kini belum sepenuhnya memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat di wilayah selatan kesulitan akses transportasi. Akibatnya hasil kebun maupun hasil jualan masyarakat tidak bisa terdistribusi dengan baik, sehingga ekonomi mereka tidak stabil,” tuturnya.
Yohanis berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus memediasi masyarakat dengan berbagai perusahaan industri yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dirinya menilai pemerintah perlu memfasilitasi dialog dengan perusahaan agar ada kolaborasi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan sejumlah industri yang beroperasi di wilayah selatan, mulai dari perusahaan migas, pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut telah beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah seperti Seget, Salawati, Mayamuk dan Segun, masyarakat adat belum merasakan dampak positif yang signifikan.
“Perusahaan mengambil sumber daya alam dari wilayah kami, namun masyarakat seakan tidak mendapatkan apa-apa. Pendidikan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya masih sangat membutuhkan perhatian,” paparnya.
Dirinya turut mengkritisi keberadaan industri kelapa sawit yang dinilai belum memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat asli Papua di wilayah Kepala Burung. Menurut Yohanis, keberadaan perusahaan sawit justru meninggalkan berbagai persoalan bagi masyarakat adat.
“Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan berarti bagi kami orang Papua. Yang kami rasakan justru kesulitan, hutang, dan hilangnya wilayah adat,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia meminta perusahaan-perusahaan perkebunan sawit untuk menunjukkan tanggung jawab sosial yang nyata, seperti memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat serta dukungan terhadap usaha ekonomi masyarakat.
“Kalau hutan kami sudah dimanfaatkan perusahaan, harus ada sesuatu yang ditinggalkan bagi masyarakat. Anak-anak kami harus mendapat kesempatan pendidikan dan peluang ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yohanis turut mengimbau masyarakat di wilayah Moi bagian selatan agar berhati-hati dalam membuka lahan baru bagi investasi perkebunan sawit.
Ia menilai luas lahan yang telah diberikan kepada perusahaan saat ini sudah cukup dan perlu dievaluasi dampaknya bagi masyarakat.
“Saya mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuka lahan baru untuk industri sawit. Yang sudah ada saja belum memberi dampak positif bagi masyarakat adat,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah, perusahaan industri, dan masyarakat dapat duduk bersama mencari solusi agar kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat setempat. (*)
Tidak ada komentar