Sorong Today, Sorong – Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sorong masa bakti 2025-2028 resmi dilantik bertempat di Unimuda Convention Center, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (29/11/25).
IDI Cabang Sorong masa bakti 2025-2028 ini dinahkodai dr. Feliks Duwit. Pelantikan ini turut dihadiri langsung Gubernur PBD Elisa Kambu, Ketua TP-PKK PBD Orpa Susana Kambu, Plt Kepala Dinas Kesehatan P2KB PBD dr Yan Piter Kambu, Rektor UNIMUDA Sorong Rustamadji serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu menegaskan peran strategis IDI dalam pembangunan kesehatan daerah.
“Saya menilai berbagai persoalan kesehatan di Papua Barat Daya membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan organisasi profesi, termasuk kehadiran IDI Cabang Sorong,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Lebih lanjut, diterangkannya bahwa, sejumlah isu krusial turut disoroti, mulai dari ketimpangan distribusi tenaga medis, tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular, hingga sulitnya akses layanan kesehatan di wilayah pedalaman dan kepulauan.
Gubernur Elisa menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memprioritaskan sektor kesehatan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov PBD menargetkan pengiriman minimal 10 dokter Papua setiap tahun untuk pendidikan spesialis.
“Tahun ini, sebanyak 14 dokter direncanakan berangkat jika tidak ada hambatan,” imbuhnya.
Mantan Bupati Asmat 2 periode ini mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan rumah sakit dan puskesmas se-Papua Barat Daya.
“Mulai hari ini, tidak ada pasien yang ditolak di rumah sakit, harus dilayani terlebih dahulu, soal administrasi menyusul. Jangan sampai karena administrasi, pasien jadi korban,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan adalah bentuk kerja kemanusiaan, yang tidak boleh terhambat oleh urusan birokrasi.
“Saya meminta agar tidak ada lagi kasus pasien kritis yang tidak mendapat layanan akibat alasan administratif,” ucapnya.
Kemudian, Ketua IDI Sorong dr. Feliks Duwit menyampaikan dua fokus utama organisasi:
1. Tanggung jawab internal
2. Tanggung jawab eksternal
dr. Feliks turut menyoroti kebutuhan evaluasi implementasi kebijakan kesehatan di lapangan.
“Kami menegaskan bahwa layanan kesehatan harus benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ketua IDI Sorong dr. Feliks Duwit.
Dirinya memandang bahwa kasus viral seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit hingga meninggal dunia menurutnya menjadi gambaran nyata lemahnya implementasi kebijakan.
“Ini soal implementasi. Organisasi profesi harus memastikan masyarakat mendapat akses dan mutu layanan yang baik,” jelasnya.
Pelantikan IDI Cabang Sorong 2025–2028 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara tenaga kesehatan dan pemerintah daerah.
Pemprov PBD berkomitmen meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperluas distribusi tenaga medis, dan membangun sistem pelayanan yang lebih adil serta merata. (*)
Tidak ada komentar